Marital rape adalah setiap hubungan seksual atau penetrasi baik vaginal, anal ataupun oral yang tidak diinginkan, serta dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan istri. Marital rape juga bisa disebut sebagi perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai marital rape dalam UU PKDRT disebutkan dalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu Pada putusan hakim pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. kasus marital rape juga terjadi yang mengakibatkan perceraian.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas hukuman pelaku marital rape pada putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg? Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg mengenai marital rape?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah putusan hakim dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat marital rape. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mana dalam penelitian ini menerangkan tentang: Pertama, ketegasan hukum pada putusan hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Kedua, efek jera dalam putusan tersebut. Ketiga, keadilan untuk korban marital rape. Keempat, analisis hukum Islam terhadap putusan tersebut.
Temuan dalam penelitian ini ialah: Pertama, dalam konteks ketegasan hukuman terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih, Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui putusan banding No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, Meski dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, efektivitas dalam memberikan efek jera terhadap Tergugat pelaku marital rape masih patut dipertanyakan karena tidak adanya ketegasan poin yang menghukumnya. Ketiga, dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban marital rape, putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban seperti kompensasi, bantuan psikologis, dan perlindungan keamanan yang lebih baik. Keempat, Marital rape sungguh tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dalam hukum Islam. Apabila dianalisis menggunakan maqashid asy-syariah, marital rape mengancam 5 prinsip dasar yang ada di dalam konsep ini.