Perceraian bukanlah perkara yang mudah diselesaikan, karena melibatkan pertimbangan yang luas mulai dari masalah pribadi hingga masalah sosial seperti pembagian harta gono gini. Salah satu lembaga yang mengatasi perceraian adalah Pengadilan Agama, dengan angka perceraian yang semakin menurun di Purwodadi maka Pengadilan Agama Purwodadi efektif dalam penangan perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengadilan Agama dalam penanganan perkara perceraian berdasarkan undang-undang Peradilan Agama dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perceraian atau field research. Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan pendekatan non-doktrinal yang bersifat yuridis-empiris. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Penelitian ini menyimpulkan, Pertama dalam kefektifan penanganan perkara perceraian di PA purwodadi pada tahun 2023 memprioritaskan kesejahteraan semua pihak, undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 57 ayat 3 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. didukung fasilitator yang berkompeten, penegakan hukum yang adil, memberikan pemahaman perkara yang dibenci Allah yaitu perceraian, dan transparansi dalam persidangan. Kedua, faktor penghambat penenganan perkara perceraian karena tingkat pemahaman hukum yang rendah di masyarakat, proses mediasi yang tidak selalu efektif, beban perkara yang tinggi, kemudian nilai-nilai sosial budaya yang menghambat proses penanganan perkara perceraian.