Dalam upaya Law Implementing (implementasi hukum) tersebut sering terjadi kesalah pahaman terhadap penindakan lanjut terhadap anak yang terindikasi kasus narkotika. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Samsu Wardana dan Chitto Chumbradika yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)”
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu library research (kepustakaan) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, Undang-Undang dan dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam anak yang terlibat dalam narkotika maka tidak dikenakan sanksi hadd, ataupun ta’zir, sebab ia belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Dalam hal ini hukuman yang diberikan dalam hukum Islam untuk anak yang belum baligh diberikan ta’dib (pendidikan atau pembinaan). Sedangkan dalam hukum positif, Anak yang berperan sebagai korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam penegakan hukum perlu perhatian yang sangat khusus, mengingat yang bersangkutan dengan hukum yaitu anak yang masih taraf dibawah umur. Dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt pada dasarnya sudah mengedepankan prinsip perlindungan hukum untuk anak, yaitu majelis hakim memberikan hukuman Pembinaan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta hukuman tambahan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Konsekuensi diatas sesuai ketentuan dalam sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi perlu pengkajian ulang mengenai hukuman tersebut untuk menanggulangi dogma atau sanksi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep dari Thomas Aquinas tentang hukuman rehabilitative yang dipadukan dengan sistem penahanan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Timur yang berbentuk semi detention dan weekend detention guna menanggulangi pembunuhan karakter dari anak tersebut akibat stigmatisasi masyarakat yang buruk terhadap terpidana.