Penelitian ini membahas tentang ekshibisionisme yang disertai onani, dengan fokus pada studi kasus putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn. Kasus ini melibatkan pelaku berinisial ANC, seorang pria berusia 36 tahun, yang secara sadar dan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya sambil onani di jalan raya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan hukum tentang tindakan asusila di tempat umum dan etika terhadap perbuatan yang mendekati zina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama: pertama, bagaimana hukum positif mengatur ekshibisionisme yang disertai onani dalam putusan tersebut, dan kedua, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindakan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sumber data yang berasal dari putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum positif dan Hukum Pidana Islam mengatur tindakan ekshibisionisme yang disertai onani, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanganan kasus serupa di masa depan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif, tindakan ekshibisionisme yang disertai onani termasuk dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Namun, efektivitas hukuman penjara dalam mencapai tujuan hukum perlu dievaluasi, pada kasus ini dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli kejiwaan, untuk menilai sejauh mana gangguan ekshibisionisme yang dialami pelaku agar mendapatkan langkah penyembuhan yang tepat. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang belum diatur secara khusus. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman ta’zir, yang melibatkan hukuman cambuk. Ketentuan mengenai jumlah dan bentuk hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim.