Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2004 ditinjau dari persepektif hukum Islam dan hukum positif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.
Temuan dari penelitian ini adalah: tinjauan hukum Islam atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus mengungkap bahwa regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang konsumsi dan distribusi minuman beralkohol karena dianggap merusak moral dan kesehatan masyarakat. Hukum Islam secara tegas melarang khamar (minuman yang memabukkan) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyatakan bahwa segala bentuk konsumsi, distribusi, dan produksi minuman beralkohol adalah haram. Tinjauan hukum positif atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.