Dewasa ini, banyak sekali pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Salah satunya yang terjadi di desa. Dilakukan oleh kepala desa dengan menggelapkan dana desa untuk kepentingan dirinya sendiri.
Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi di hukum pidana Indonesia diputus oleh seorang hakim yang mengacu pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan dalam hukum pidana islam diberi jarimah ta’zir, hukum Ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang tindakan korupsi dana desa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap undang-undang hukum pidana dan buku yang merujuk pada judul.masalah yang akan dipecahkan. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, dihukum 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,-hukuman tersebut adalah hukuman minimum yang diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada sebagai pertimbangan ketika memutuskan suatu hukuman. Namun dalam hukum pidana islam tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa sendiri adalah suatu perbuatan berkhianat atas mandat yang diberikan. Termasuk kedalam sanksi ta’zir, dimana hukumannya diserahkan kepada ulil amri.