Perdagangan orang (trafficking in person) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dijual untuk melakukan pekerjaan atau prostitusi secara paksa. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Urgensi dalam penelitian ini agar masyarakat luas mengetahui penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang dilakukan oleh anak bila ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah dalam putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus Anak/PN. Jambi, Majelis Hakim memutuskan suatu tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Perdagangan orang (human trafficking) yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam suatu jarimah atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Maka, dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum baligh termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban, setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapka yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun ta’zir.