Tindakan modus operandi oleh debt collector dalam penyitaan objek jaminan fidusia, untuk menangani hutang macet, dalam proses penyitaannya banyak terjadi tindakan secara paksa disertai ancaman, dengan ditemukannya aduan dalam masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana modus operandi dalam penyitaan objek jaminan fidusia oleh debt collector disertai paksaan dan ancaman dan menurut hukum pidana Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriftif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, sehingga sumber data primer dalam penelitian ini adalah teori-teori yang memberikan penjelasan mengenai modus operandi oleh debt collector dan hasil wawancara dijadikan argumen pendukung sebagai penguat dalam penelitian ini. Dengan teknik ini peneliti memaparkan /mendeskripsikan sesuai dengan data yang didapat dari berbagai sumber.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh debt collector dalam prosesnya sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) terutama dalam ranah etika penyitaan, dengan melakukan pemberhentian secara paksa dan melakukan intimidasi atau ancaman, mengakibatkan debt collector dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Bentuk sanksi pidana debt collector yang melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman dapat dikenai beberapa pasal yaitu pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, dan pasal 335 KUHP. Modus operandi yang dilakukan oleh debt collector dalam melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman, dalam hukum pidana islam dapat dikenai sebagai jarimah hirabah dengan bentuk sanksi yang jika diterapkan saat ini tidak relavan, maka sanksi hukumannya dapat dikategorikan kedalam jarimah ta’zir sehingga hukuman yang melakukan tindak pidana ini adalah ta’zir.