Masalah tindak pidana yang paling sring terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengerusakan, dan penadahan. Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Penadahan jelas merupakan kejahatan yang dapat dikaji dengan kajian ilmu kriminologi. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor, untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan kriminologi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatannya melalui doktrinal, yaitu pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan, maka penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan. Jenis sumber dan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai tindak pidana penadahan yang bersumber dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, pembuktian dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. tentang tindak pidana penadahan adalah berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di dalam sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti. Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatif “negative wettelijk Stelsel” dan memutuskan perkara persidangan sesusai dengan ketentuan KUHP Pasal 480 ke-1.
Kedua, berdasarkan analisis kajian ilmu kriminologi alasan Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju melakukan tindak pidana penadahan karena beberapa faktor antara lain faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor kemampuan dan faktor kesempatan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pencurian yang hukumannya ta’zīr (Jarīmah Ta’zīr). Maka penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan penjara selama 11 (sebelas) bulan telah sesuai dengan KUHP dan Hukum Pidana Islam.