Keadilan integratif merupakan suatu bentuk proses yang dekat dengan prinsip negosiasi dan rekonsiliasi. Biasanya penerapan restorative justicemerupakan bentuk penyalahgunaan yang ringan, namun new peraturan yaitu Praturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, memanesfestasikan kemungkinan bahwa penyalahgunaan yang wajar dan berat dapat diatasi melalui restorative justice. Oleh karna itu, riset ini sangat penting bagi periset yang ingin mempelajari penerapan sistem hukum yang dilakukan Polres Jepara. Pertanyaan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah metode hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap polisi di Jepara dan kendala-kendala yang dikemukakan oleh peneliti.
Riset ini memakai teori yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berorientasi pada aplikasi. data yang dipakai mrupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer dan skunder. Tahap kedua dikumpulkan dengan menggunakan tehnik study kepustakaan dan penelitian dilakukan dengan menggunakan alat akumulasi data brupa wawancara. Reaksi penelitian ini berarti bahwa penyelenggaraan peradilan yang mendukung kekerasan terhadap polisi di Jepara dapat terjadi karena kekerasan ringan, normal atau berat dan perdamaian antara kedua belah pihak dikoordinasikan oleh pihak kepolisian dan mediator di kepolisian. dimana para pemimpin masyarakat berada. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak responsif, dialog antara pelaku dan korban tidak transparan, terjadi konflik antara pelaku dan korban, serta peran penyidik yang tidak tepat. Dari konsep keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum pidana, maka aspek terpenting yang harus digunakan dalam penggarapan perkara pidana khususnya di Indonesia mrupakan konsep keadilan yang terkandung dalam hukum pidana yang valid