Penelitian ini mengkaji, hak-hak korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terhadap perempuan yang mencapai 1697 kasus pada tahun 2022 dalam Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan, dalam ranah privat dan ranah publik, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu : Pertama, Hak-hak korban KBGO menurut Hukum Pidana Indonesia dalam Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan; Kedua Hak-hak korban KBGO pada perempuan dalam perspektif teori maslahah pada Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau doktrinal. Data primer diperoleh dari CATAHU 2023 melalui website resmi Komnas Perempuan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Data sekunder berasal dari metode penetapan Hukum Pidana Islam dengan metode Maslahah menurut Al-Juwaini, serta kajian pustaka terkait hak-hak korban KBGO pada perempuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Penanganan hak-hak korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada perempuan dalam CATAHU 2023 Komnas Perempuan belum memenuhi hak-hak korban KBGO, karena penggunaan pasal yang multitafsir, tidak adanya penjelasan spesifik tentang korban, adanya penundaan penanganan kasus, kesulitan alat bukti dan menyalahi Putusan MA Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011. KBGO melanggar dua hak dasar menurut teori maslahah Al-Juwaini dalam tergolong dalam maslahah daruriah, KBGO pada CATAHU 2023 membahayakan korban dalam hak korban menjaga hifz nasl, dimana korban dapat dijerumuskan kepada tindakan mendekati zina, perbuatan zina dan merusak kehormatan korban. KBGO pada CATAHU 2023 juga membahayakan korban dalam menjaga hak hifz mall, dengan adanya dampak buruk jangka pendek dengan adanya pemerasan dari korban dan jika konten korban disebarkan dapat merusak reputasi korban, sehingga merusak karier korban.