Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Studi ini membandingkan pandangan hukum Islam dengan hukum positif mengenai marital rape.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sementara istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri yang paling fundamental adalah dalam hal hubungan seksual, di mana istri tidak boleh menolak ajakan suami selama tidak ada uzur syar’i seperti haid atau puasa Ramadhan. Al-Qur'an, dalam surat an-Nisa ayat 19, menginstruksikan untuk mempergauli istri dengan cara yang makruf. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pelaku kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta’zir, yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan penetapannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

Dalam hukum positif, majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004. Pertimbangan putusan hakim dalam kasus Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga menggunakan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan utama, dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 sebagai tuntutan subsider