Baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur’an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat. Sebagai perumusan masalahnya yaitu bagaimana pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi? Bagaimana aktualisasinya pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi dan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini?
Jenis Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber primernya yaitu karya Ahmad M Saefuddin yaitu buku Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat). Adapun data sekundernya berupa buku-buku pendukung, lainnya. Dalam menganalisis data, dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut M. Saefuddin dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat berposisi fardhu 'ain bagi kita yang beriman dan takwa. Dengan zakat, insya Allah kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan income-economic growth with equity. Menurut M. Saefuddin, untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikun dan memanfaatkan zakat untuk khalayak sasaran berdasarkan syariah. Hendaknya pengumpulan zakat itu berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik.
Aktualisasinya (perwujudan) pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat yaitu pada saat ini bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat) ditegaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ayat (7) menyatakan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (8) menandaskan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.