Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan. Salah satu tindak pidana penggelapan terhadap kekayaan ialah penggelapan uang arisan online. Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan pokok dalam penelitian ini yaitu: pertama Bagaimana tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum positif? kedua, Bagaimana tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum pidana Islam?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan berita-berita yang terkait dengan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa penggelapan telah diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua mengenai kejahatan. Pelaku penggelapan uang arisan online juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penggelapan arisan online termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Ketentuan hukuman bagi pelaku penggelapan uang arisan online diserahkan kepada penguasa (hakim).