Phishing adalah modus kejahatan siber yang digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi orang lain dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Di Indonesia, belum terdapat aturan hukum yang secara ekplisit menjelaskan tentang tindak pidana manipulasi data dengan modus phishing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai keterlibatan dalam suatu tindak pidana manipulasi data melalui phishing dan dalam kasus ini pelaku menggunakan undangan digital berbasis file APK yang disebar melalui whatsapp untuk mengelabui korban.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal maupun karya tulis terdahulu. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori tindak pidana, teori penyertaan, teori hukum pidana Islam, dan teori hukum positif, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analitik.
Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua temuan. Pertama, dalam perspektif hukum positif, kasus tersebut para pelaku telah memenuhi unsur penyertaan dan pelaku telah melanggar Pasal 35 jo 51 Ayat (1) UU ITE . Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus tersebut juga telah memenuhi unsur penyertaan yang ada yakni termasuk ke dalam tamalu dan para pelaku dijatuhi dengan hukuman ta’zīr. Hukuman ta’zīr yang diberikan oleh hakim didasarkan pada pertimbangan keadilan, niat pelaku dan juga dampak dari tindakan tersebut. sehingga, dalam hal ini ta’zīr yang dijatuhi kepada para pelaku adalah berupa pidana penjara dan juga denda.