Orang Sunda membagi warisannya sesuai dengan prinsip 1:1. Masyarakat membagi harta warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dengan pembagian harta warisan dilakukan menurut asas 1:1. Beberapa komunitas Muslim di Distrik Mandirancan telah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah sistem pembagian warisan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalil ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: mengapa terjadinya praktik pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan dan bagaimana implikasi pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan menurut perspektif kompilasi Hukum Islam.
Dengan melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa Mandirancan, tokoh masyarakat, dan dua ahli waris di desa Mandirancan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan menggunakan sumber data primer. Dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Lokasi eksplorasi dilakukan di Kota Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan harta warisan berdasarkan hubungan kekeluargaan di Kota Mandirancan tidak sesuai dengan pandangan Kompilasi Hukum Islam, karena perkara mengenai harta warisan tidak diselesaikan dengan cara penyampaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 176-191 KUHP. KHI. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, pembagian warisan berdasarkan kekerabatan di Desa Mandirancan mempunyai tiga dampak: pihak lain akan dirugikan karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama; beberapa ahli waris akan merasa tidak adil; dan masyarakat Desa Mandirancan tidak akan memegang teguh nilai-nilai Islam.