Perkara perceraian yang dimediasi oleh Pengadilan Agama semarang sangat rendah dari jumlah semua perkara perceraian yang masuk pada tahun 2023. Prosedur tentang mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun pada praktiknya hasil mediasi masih jauh dari kata efektif. Rumusan masalah dari penelitian ini 1). implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara perceraian semarang dan 2). efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data primer yang digunakan adalah mediator hakim dan non hakim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber pada wawancara dan dokumentasi. Kemudian penyajian analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif
Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan pencapaian hasil yang sesuai dengan teori efektivitas hukum. Faktor hukum, Perma No. 1 Tahun 2016 tidak sepenuhnya diterapkan dengan optimal di Pengadilan Agama Semarang. Faktor penegak hukum, mediator yang yang bertugas adalah non hakim, mediator hakim tidak melakukan mediasi karena tingginya jumlah kasus perceraian yang masuk. Faktor fasilitas, di Pengadilan Agama Semarang terletak di antara ruang sidang hakim, membuat efektivitas mediasi belum optimal. Faktor masyarakat menunjukkan rendahnya pemahaman tentang kewajiban mediasi. Faktor kebudayaan, di mana tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat mempengaruhi budaya hukum secara keseluruhan.