Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi pada kenyataannya tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penegak hukum dalam pemberantasan narkotika, terdapat salah satu putusan yang menarik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta, dimana Hakim membebaskan terdakwa bernama Rudial bin Arifin.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian yang ditujukan hanya mengkaji peraturan-perundangan berupa bahan-bahan primer dan sekunder.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini penulis menemukan dua temuan: Pertama, bahwa hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta, sesuai fakta-fakta persidangan melalui pemeriksaan terdakwa serta keterangan saksi dan keyakinan hakim. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Kedua, putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa terdakwa diputus bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, karena empat mazhab berpendapat bahwa orang yang mabuk atau sejenisnya itu tidak dijatuhi hukuman atas jari>mah yang dibuatnya, apalagi suatu perbuatan yang dilaksanakan karena dipaksa.