Independensi hakim dalam Disparitas hukuman adalah terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim kepada terpidana satu dengan terpidana lainnya dalam kasus tindak pidana yang sama atau hampir memiliki keseriusan yang sama dengan teori kemandirian hakim yang menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori independensi hakim dan hukum pidana islam mengenai disparitas hukuman yang terjadi di Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang tindak pidana narkotika pada Putusan No.59/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. Dalam kedua Putusan tersebut telah terjadi disparitas hukuman mengenai perbedaan hukuman yang diperoleh oleh masing-masing terpidana yang disebabkan oleh sifat independensi hakim. Pada hakikatnya kedua putusan tersebut pelaku tindak pidana narkotika sama-sama dijatuhi dengan Pasal 127 ayat (1) a yaitu sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Ketidakseimbangan berat narkotika yang disita sebagai barang bukti dari masing-masing terdakwa menjadi masalah adanya perbedaan berat hukuman yang diterima.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan No.59/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna, serta hasil wawancara dengan hakim yang menangani salah satu putusan di atas yaitu Bapak Adhi Ismoyo M.H. sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis terdahulu. Data dan bahan penelitian yang digunakan dianalisis menurut hukum positif, hukum pidana islam, dan teori independensi hakim yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, pada kedua putusan yang dianalisis terbukti terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan independensi hakim dan memenuhi unsur melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, pada kedua putusan tersebut terbukti terjadi disparitas hukuman sesuai dengan hukum pidana islam bahwa “ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru” dan hukuman narkotika dijatuhi hukuman ta'zîr. sebab disamakan illat nya dengan hukuman khamr. Mujtahid mutlaq mustaqil (Mujtahid Independen) seseorang dalam melakukan ijtihad dengan menggali dari dalil-dalil yang terdapat pada nash secara mandiri tanpa bersandar pada istinbat yang lain. Artinya dalam hukum islam disparitas hukuman terbukti ada dan relevan dengan hukum positif pada zaman sekarang.