Sesuai dengan hukum Negara tentang wakaf yang berlaku khususnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tanah wakaf harus dicatatkan. Namun, di Desa Bansari terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, mereka melakukan wakaf dengan hanya sebatas perjanjian lisan antara waqif dengan nadzir, dengan begitu maka tanah yang diwakafkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Melihat latar belakang masalah yang terjadi maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap implementasi tanah wakaf tidak tercatat dan implikasinya di Desa Bansari 2) Mengapa masyarakat Desa Bansari masih banyak yang tidak mencatatkan tanah wakafnya 3) Bagaimana Kesadaran Hukum masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung.
Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena praktik wakafnya hanya menggunakan lisan. 2) Masyarakat belum sepenuhnya melakukan praktik wakaf sesuai dengan undang-undang karena beberapa faktor yang kompleks di tengah-tengah masyarakat. 3) Kesadaran hukum masyarakat Desa Bansari masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum