Indonesia termasuk negara yang terindikasi adanya kegiatan penjualan daging anjing untuk dikonsumsi, ada sekitar 80% penjulaan daging anjing yang terdeteksi di Solo Raya, dan 25-30%-nya ada di daerah Surakarta. Bahaya dari mengkonsumsi daging anjing menjadi persoalan gobal salah satunya menjadi penyebab dari penyebaran dan berkembangnya penyakit rabies.
Di kota Surakarta masih ada beberapa lokasi penjualan daging anjing, salah satunya berada di komplek Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Banjarsari. Meski sudah ada larangan terkait hal tersebut, praktik penjualan daging anjing masih rutin dilakukan oleh masyarakat surakarta. Maka dari itu penulis ingin mencoba menganalisis praktek serta menganalisis sanksi penjualan daging anjing dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
Penelitian ini mencoba menganalisis praktik serta menganalisis sanksi penjualan daging anjing tersebut dengan pendekatan hukum pidana positif sekaligus hukum pidana Islam menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat yuridis empiris atau sosiologi hukum dengan melihat suatu fakta hukum di dalam masyarakat.
Dalam hukum positif, praktik penjualan daging anjing bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda pidana Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara dalam hukum pidana Islam penjualan daging anjing termasuk jar>mah takzi>r yang tidak disebutkan secara jelas hukumannya di dalam nash (al-Qur’an dan hadits) dan jenis sanksi diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. Artinya pidana penjara maksimal lima tahun dan denda pidana Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hukum pidana positif juga berkesesuaian dengan substansi semangat dalam hukum pidana Islam.