Tindak Pidana menurut Moeljatno (penganut aliran dualistis) memberi definisi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam degan pidana. Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur: (1) perbuatan; (2) yang memenuhi rumusan undang-undang; (3) bersifat melawan hukum. Selain unsur tersebut, seseorang dapat dipidana apabila memiliki pertanggungjawaban pidana, unsurnya yaitu: (1) kemampuan bertanggung jawab; (2) kesalahan; (3) tidak ada alasan pemaaf. Terdakwa telah melakukan penganiyaan yang menyebabkan Korban hingga meninggal. Terdakwa melakukan hal tersebut karena melihat Anaknya yang berumur 10 tahun disetubuhi oleh Korban. Jaksa menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut, namun Majelis Hakim PN Rote Ndao memvonis Terdakwa dengan putusan lepas. Majelis Hakim beralasan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki alasan pemaaf, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (library research). Sumber data berasal dari data sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu dokumentasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Hasil yang ditemukan bahwa perbuatan terdakwa dapat dimaafkan dan dapat lepas dari tuntutan Hukum, karena terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat (noodweer excess) dikarenakan melindungi jiwa maupun kehormatan anaknya dari korban. Temuan selanjutnya Hukum Pidana Islam memandang pembelaan yang dilakukan terdakwa dalam melindungi jiwa maupun kehormatan disebut pembelaan yang sah (daf’u as-sail) dan perbuatan pembelaan itu diperbolehkan (asbab al-ibahah). Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa selaras dengan maqashid syari’ah (hifdzun al-nafs) dan (hifdzun al-irdd)