Dalam putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi kedua anak yang masih di bawah umur hak ḥaḍānah nya jatuh ke bapak, dikarenakan sang ibu memiliki kelainan seksual, dalam pertimbangan hakim terdapat alasan penetapan berada pada bapak karena jikalau hak ḥaḍānah jatuh kepada sang ibu dikhawatirkan perkembangan psikis dan perilaku anak tersebut terganggu dengan melihat perilaku ibunya. Namun pelaksanaan setelah putusan selesai, hak asuh yang awalnya berada pada bapak diambil alih oleh ibunya karena anak-anak tidak sepenuhnya bersama bapak dalam kehidupan sehari-hari. Ibunya walaupun berkelainan seksual ia dipandang mampu juga dikatakan layak mengasuh anaknya.
Berdasarkan hal di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah putusan Pengadilan Agama Cimahi sudah sesuai atau belum dengan hukum formil dan apakah putusan Pengadilan Agama Cimahi substansinya sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.
Penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif (doktrinal) karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi.
Hasil penelitian ini yang dilakukan penulis menunjukan bahwa menurut Hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi, putusan hakim belum sesuai dengan Hukum Islam karena belum memperhatikan kemaslahatan anak namun pelaksan hak asuh pada ibu sudah memenuhi kemaslahatan anak. Sedangkan menurut Hukum Positif isi putusannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita namun pelaksanannya hanya menitik beratkan pada jenis putusan. Bahwa setelah putusan hak asuh diserahkan pada pemohon dan termohon selama putusan dijalankan dengan sukarela.