Korupsi sering melibatkan individu dengan kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Johhny G. Plate (JGP) dan oknum terkait, dengan fokus pada ketidaksesuaian hukuman terhadap besarnya tindakan korupsi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, norma, asas, dan teori hukum. Metode ini diterapkan untuk menganalisis kasus korupsi JGP melalui identifikasi masalah, pengumpulan bahan kepustakaan, analisis data, sintesis temuan, dan penulisan laporan. Data primer dari Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst digunakan sebagai sumber utama penelitian.
Temuan penelitian menunjukkan dua hal, Pertama, hukuman terhadap JGP 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp15.500.000.000 juta, dinilai peneliti tidak setuju karena tidak sebanding dengan kerugian Rp8 triliun yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, seharusnya hukuman penjara bisa mencapai 20 tahun dan uang pengganti sesuai total kerugian. Kedua, kasus ini termasuk jarīmahta'zir, yang memungkinkan berbagai bentuk hukuman seperti hukuman mati, penjara, pengasingan, perampasan aset, atau hukuman moral, namun penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya tindakan korupsi.