Polres Wonosobo mencatat kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Wonosobo, beberapa korbannya merupakan seorang penyandang down syndrome. Namun, sering kali beberapa hak tidak diberikan kepada korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan yang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada penyandang down syndrome dan bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pencabulan penyandang down syndrome dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb.
Penelitian ini menggunakan metode field research dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wsb, data sekunder berupa data-data kepustakaan tentang permasalahan ini, dan data tersier berupa KBBI, website, dan lain sebagainya. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.
Sebagai dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan ini karena faktor pelaku yang sudah lansia, pelaku belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap pelaku selama proses persidangan. Menurut hukum positif, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyandang down syndrome tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana secara umum. Adapun dalam hukum Islam, kasus tersebut dikategorikan jarimah ta'zir dan hukumannya ditentukan oleh ijtihad ulil amri