Berdasarkan ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan terdapat batasan umur minimal mempelai pria juga wanita sudah berusia 19 tahun. Permasalahan perkawinan anak yang cukup tinggi dihadapi oleh berbagai daerah tidak terkecuali di daerah Kabupaten Jombang. Setahun pertama setelah terjadi perubahan undang-undang pekawinan angka pendaftar dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang meningkat hingga lebih dari 100 persen. Tingginya jumlah pendaftar dispenasasi perkawinan menunjukkan adanya permasalahan dalam penegak hukum yang belum bekerja secara maksimal dikarenakan penyalahgunaan wewenang, serta budaya hukum yang masih permisif dan kurangnya ketaatan kesadaran hukum Masyarakat sehingga mengakibatkan sebuah gap implementation.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif memakai pendekatan empiris yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai subjek. Sumber data yang dicantumkan berasal dari data primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data memakai cara wawancara juga studi dokumentasi. selanjutnya data dianalisis dengan reduksi data, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik, juga penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya ketentuan umur perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Jombang dikatakan tidak efektif dikarenakan keefektifan undang-undang tersebut yang belum berjalan sebagaimana mestinya dipengaruhi oleh budaya hukum serta struktural hukum itu sendiri.