Peredaran narkotika semakin marak terjadi terutama di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data berasal dari sumber primer, yang diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan kajian pustaka. Terakhir, metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari hukum positif yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (1), dapat dikenakan hukuman berupa hukuman penjara palig lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman berupa denda, serta hukuman tersebut ditambah 1/3 dari hukuman yang didapat. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana Islam, pada permasalahan ini menghasilkan kesimpulan bahwa, para ulama sepakat tindak pidana tersebut termasuk dalam jarĩmah ḥudũd karena narkotika diqiyaskan dengan khamr dan hukumannya telah ditetapkan dalam naṣ, yaitu hukuman cambuk.