SPTJM yang merupakan syarat alternatif pengganti buku nikah/akta perkawinan dalam penerbitan akta kelahiran, telah mengakibatkan problematika dalam masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam formulasi akta kelahiran. Tentunya kita tahu berdasarkan Pasal 99 KHI dan Pasal 42 UUP bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Pasal 7 ayat (1) KHI). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah kedudukan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran anak dan ketentuan SPTJM sebagai syarat pencatatan kelahiran anak perspektif mashlaḥah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Fiel Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) hal. Pertama, kedudukan SPTJM (kebenaran sebagai pasangan suami isteri) adalah sebagai syarat alternatif apabila tidak dapat melampirkan buku nikah/akta perkawinan, serta kedudukan keduanya berbeda dibuktikan dengan formulasi akta kelahiran yang dihasilkan terdapat berbeda. Kedua, ketentuan SPTJM berdasarkan tinjauan mashlaḥah berada pada tingkatan al hājāt karena kegunaannya untuk mencapai kesetaraan untuk kebaikan di masa yang akan datang, tetapi dalam keadaan mendesak menduduki posisi darurat seperti kebutuhan untuk segera mendaftar sekolah.