Fokus masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. dengan korban yang merupakan anak dibawah umur dan penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya preventif dan represif hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas yang kemudian pokok masalahnya dijabarkan dalam Rumusan masalah, yaitu; 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa?. 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa?.
Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan adalah induktif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak korban penyandang disabilitas tidak terpenuhi pada proses pemeriksaan hingga persidangan sebagaimana hak-hak anak disabilitas korban kekerasan seksual. Dalam putusannya hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan terdakwa sehingga hakim memutus 15 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 dengan mengurangi dakwaan subsidair menjadi 6 bulan. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina, secara hukum Islam pelaku tidak dapat dikenai jarīmah zina. Sehingga dalam perspektif hukum Islam pelaku dapat dikenai sanksi berupa ta’zīr.