Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak membuat masyarakat merasa tenang, khususnya masyarakat sekitar kegiatan pertambangan. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebut pasal karet karena dapat menjadi alat kriminalisasi terhadap masyarakat yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan akibat dampak kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimana dasar pemidanaan dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba? Kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam pemidanaan pada pasal 162 Undang-Undang Minerba?
Penelitian ini dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan dua hal, Pertama, Tujuan tindak pidana dalam menetapkan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn telah menimbulkan pemidanaan melalui kebijakan kriminalisasi dalam menetapkan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang kehilangan makna dan tujuan dari pemidanaan sesuai dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Kedua, Sanksi tindak pidana pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang diberikan berupa ta’zir, sedangkan dalam hukum Islam berdasarkan fiqh lingkungan ini sangat berkaitan dengan konsep Maqasid al-Syariah karena dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ada unsur maslahat yang merupakan inti dari Maqasid al-Syariah yang ada lima (ushulul khomsah) 1. Menjaga agama (hifdzu din) 2. Menjaga jiwa (hifdzu nafs) 3. Menjaga akal (hifdzu aql) 4. Menjaga keturunan (hifdzu nasl) 5. Menjaga harta (hifdzu mal).