Modus operandi korupsi semakin beragam, salah satunya di bidang kredit. Badan perkreditan rawan menjadi tempat untuk perbuatan korupsi, baik dalam proses transaksi atau pengelolaanya. Salah satu bentuk korupsi di bidang kredit yaitu adanya kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai, dengan cara memalsukan identitas nasabah, bersifat fiktif dan tidak nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi kredit fiktif persfektif hukum positif dan analisis hukum pidana Islam tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan atau hukum yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan.
Penelitian ini menemukan dua hal, pertama, kasus kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Kasus kredit fiktif termasuk kedalam tindak pidana korupsi, karena dilakukan oleh pegawai di badan usaha yang menggunakan modal dari keuangan negara, dengan cara menyalahgunakan wewenang dan jabatan, sehinggga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kedua, tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang, merupakan bagian dari jarimah ta’zir. Sehingga hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang berwenang. Bentuk hukuman bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman perampasan aset atau harta benda, dan hukuman moral