Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Surat edaran ini menerangkan bahwasanya ketika laki-laki ingin melangsungkan pernikahan baru Maka dia harus menunggu masa iddah istrinya selesai dulu, Terdapat kontradiksi dalam aturan Surat Edaran ini yang menghimbau kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya agar menunggu sampai masa iddah istrinya selesai. Hal ini menunjukkan adanya penundaan nikah bagi laki-laki. Maka, dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi Ulama Kabupaten Demak terhadap Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa iddah istri serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap surat edaran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (Field Reasearch). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara serta dokumentasi kepada para ulama kabupaten Demak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskptif kualitatif, analisis tersebut dijabarkan dalam bentuk penjelasan deskriptif dan penggambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau realita. Hasil dari penelitian ini ditemukan 2 hal yang berbeda yakni maslahah dan mafsadah. Kemaslahatan yang diperoleh dari Surat Edaran ini yakni menghindarkan diri dari praktik poligami terselubung serta menjaga hak-hak dalam masa iddah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Dari sisi mafsadah adanya Surat Edaran ini berpotensi penundaan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan lain yang dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Sedangkan dilihat dari sisi hukum positif, Surat Edaran tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi penerapannya tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat.