Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan pasal yang dinilai belum efektif dalam menjerat pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur, karena hukuman dan regulasinya belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Contohnya, ternyata masih banyak tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang masih terjadi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan persetubuhan.
Penelitian ini bersifat kualitatif, jenisnya yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku/jurnal. Kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.
Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, penegakan hukum dalam kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif seperti yang diharapkan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memadai, tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kedua, menurut hukum positif, tindak pidana kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dirasa belum efektif dalam menghukum pelaku, karena hukuman tersebut tidak mengubah perilaku pelaku, justru malah membuat korban merasa minder. Sedangkan, menurut hukum pidana Islam dianggap sudah efektif dalam menjerat pelaku, dimana hukumannya sudah tercantum dalam sumber hukum, yaitu Al-Qur’an maupun hadis sudah memadai untuk menghukum pelaku persetubuhan (zina bi al-ikrah).