Dalam perkara dispensasi perkawinan pada penetapan nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil sehingga orang tua dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal, namun majelis hakim menolak dalam memberikan dispensasi kawin kepada mereka.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yaitu jenis penelitian yang diaktualisasikan (dikembangkan) dengan mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat atau badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang melibatkan analisis kasus-kasus yang relevan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sumber data primer adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara dispensasi kawin. Sedangan untuk sumber data sekunder meliputi buku, jurnal dan pendapat ilmiah para sarjana yang terkait dengan dispensasi kawin. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (wawancara bebas terpimpin) dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah mempunyai niatan baik untuk melaksanakan pernikahan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak Pengadilan Agama dengan alasan: a.Hakim berpendapat bahwa dari calon suami maupun dari calon istri usianya masih di bawah umur sehingga jika dinikahkah kemungkinan besar belum bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. b. Hakim mengatakan bahwa dari segi fisik maupun cara berfikirnya belum pantas dinikahkan. c. Hakim juga menilai bahwa melihat dari calon suami yang belum mempunyai pekerjaan, jadi ketika mau menikah harus siap memberi nafkah dan menyiapkan keperluan proses pernikahan maka alasan hakim benar untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan dalam penetapannya karena dilihat dari usia kandungan calon istri yang sudah 24 minggu dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul aib dalam keluarganya, padahal dalam konteks penyelesaian perkara ini, majelis hakim bisa menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya.