Tindak pidana pencabulan sesama jenis marak terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang, tercantum dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku atau jurnal. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Namun, dalam putusannya hakim kurang memperhatikan tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kedua, analisis hukum positif terhadap sanksi pelaku pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) dapat dijerat dengan pidana paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sementara, dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam mubasyaroh dunal farji (bercumbu tidak sampai bersetubuh) yang dilakukan oleh sesama jenis, dalam hal ini dapat dikenai hukuman ta’zir, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg sudah sesuai dengan konsep hukuman ta’zir.