Peningkatan angka kriminalitas dalam masyarakat penyebab utamanya yang sering terjadi adalah pengaruh dari minuman keras. Hadirnya minuman keras tidak terlepas dari adanya seseorang yang membuat atau mengedarkannya. Peredaran minuman keras yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, apalagi dengan adanya pelaku pengedar minuman keras tanpa izin.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pengedar minuman keras tanpa izin di Eks-lokalisasi Gambilangu perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Hasil dari penelitian bahwa pengedar minuman keras tanpa izin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal termasuk dalam tindak pidana ringan atau tipiring yang dapat diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, terhadap pelaku pengedar minuman keras memang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash. Namun para Ulama’ telah melakukan kesepakatan untuk pelaku tersebut dijatuhi hukuman ta’zir. Dari kedua hal tersebut, untuk besar kecilnya hukuman disesuaikan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan untuk penjatuhan hukumannya diserahkan kepada imam atau hakim yang berwenang.