Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh agama Islam. Hakim adalah penegak hukum yang berhak memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai pertimbangan. Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit hakim menjatuhkan hukuman lebih dari dan di luar dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis aspek-aspek pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun mengenai data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) serta melakukan pengakajian terhadap norma-norma hukum, artikel, jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menggunakan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dengan menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00. Namun, Penuntut Umum menuntut pidana selama 3 tahun. Dalam hukum pidana Islam perdagangan orang dapat dikenakan sanksi Jarimah Ta’zir yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim. Hakim dalam hal ini diperbolehkan berpedoman pada ijtihad sebagai landasan, akan tetapi harus sesuai pedoman Al-Qur’an dan Hadits.