Perlindungan data pribadi berbasis elektronik di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Uundang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur dan mengklasifikasi secara khusus mengenai doxing, sehingga menjadikan penafsiran doxing dianggap sebagai masalah baru dalam kebebasan bermedia internet. Pembahasan mengenai doxing dalam hukum pidana Islam perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban jarimah doxing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana doxing menurut UU ITE dan PDP serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertangggungjawaban pidana doxing dalam UU ITE dan PDP.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memecahkan sebuah masalah hukum secara normatif dengan berpedoman pada kajian-kajian kritis dan mendalam terhadap norma yang ada serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait pertanggungjawaban pidana doxing dalam hukum positif dan perundang-undangan dan studi pustaka (library research).
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, jika tidak maka dikategorikan sebagai tindak pidana doxing sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 (1) dan (2) UU ITE. Larangan mengumpulkan data pribadi dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana Pasal 67 (1) dan (2) UU dapat pidana maksimal 4 Tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 400.000.000.00. Dalam Hukum Pidana Islam doxing merupakan cabang dari hukum furuqiyah sebab permaslahan yang dikaji dapat memberikan pandangan yang berbeda para ulama, serta dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, hal ini karena doxing tidak masuk kedalam jarimah qisas dan hudud serta belum disebutkan dengan langsung dalam al-Qur’an dan Hadis, maka dalam penentuan hukuman diserahkan kepada kebijakan qodhi atau hakim setempat mulai dari hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman pemboikotan, hukuman salib, dan hukuman denda yang disesuaikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku doxing.