Perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) merupakan konsep yang lahir dari kesepakatan internasional dalam Konvensi Internasional Anti Korupsi 2003. Dalam konsep ini, perampasan aset dilakukan melalui instrumen perdata tanpa diawali dengan pemidanaan terhadap pelaku untuk mengembalikan aset negara. Dalam penerapannya, konsep ini acapkali dianggap berbenturan dengan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah pada perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB asset forfeiture) dan pada perampasan aset yang ada di Indonesia melalui putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 sebagai perlindungan terhadap hak atas aset tersangka dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah pada perampasan aset tanpa pemidanaan terletak pada prinsip keseimbangan pembalikan beban pembuktian sebagai perlindungan hak atas aset tersangka. Sementara itu, perampasan aset di Indonesia seperti dalam putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 tidak mengakomodir prinsip keseimbangan pembalikan beban pembuktian dan lebih dekat kepada tindakan gaṣab sehingga sarat akan pelanggaran HAM. Selanjutnya keseimbangan pembuktian terbalik dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hukum pidana Islam dipandang sejalan dengan kaidah al-aṣl bara’ah adz-dzimmah. Pengembalian kerugian negara harus dilakukan secara proporsional untuk memulihkan aset negara sebagaimana kaidah ḍamānul mālul masrukin dan prinsip dasar hukuman ta’zir.