Dispensasi nikah merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang pria atau untuk menikah meski belum mencapai batasan minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan, realita dilapangan banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan memunculkan problem seperti kematian anak dan ibu. Sehingga Pengadilan Agama Purwodadi mengeluarkan syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduski pada penerbitan dispensasi nikah.
Peneltian bertujuan untuk mengetahui dampak persyaratan surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah.
Dengan memilih Pengadilan Agama Purwodadi sebagai objek penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild research) yang sumber data primernya berupa data wawancara. dengan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan keberadaan surat tersebut berdampak kepada banyak pihak. Maka dengan hal ini Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi mampu memberikan kontrol terhadap problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat, utamanya dalam kasus perkawinan dini dan kematian anak dan ibu. Dalam hal ini sebanding dengan hukum Islam dengan menggunakan kaidah maslahah mursalah dan sadd-al-dzar’iah