ABSTRAK
Dalam prinsipnya, hukum Islam membenarkan pengangkatan anak dengan syarat bahwa tidak ada perubahan dalam aspek nasab, wali mawali, dan warisan. Akan tetapi, melihat realitas yang terjadi di masyarakat, adanya permasalahan terkait pengangkatan anak yang tidak berdasarkan syariat Islam maupun fatwa MUI, bahkan tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Hal ini sebagaimana dalam kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu yang mana dalam mengangkat anak Masyarakat memberikan nasab kepada anak angkatnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 2) bagaimana hukum Islam dan Fatwa MUI terhadap pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu.
Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan dan riset perpustakaan yang melibatkan analisis terhadap sumber data dari buku. Penelitian ini bersifat kualitatif, Sumber data yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan praktik pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Sumberejo dilakukan dengan tiga cara: yaitu dengan menggunakan sistem mengikuti aturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam serta mengikuti kebiasaan yang berlaku. Namun dalam mengangkat anak, masyarakat Desa Sumberejo menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya yang menimbulkan adanya dampak dalam hal perwalian dan kewarisan. Selain itu, dalam mengangkat anak masyarakat Desa Sumberejo tidak dilakukan penetapan di pengadilan setempat.