Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Penelitian ini dilatar belakangi karena perjanjian perkawinan dapat menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian. Namun, dikalangan masyarakat masih sangat tabu bahkan kepala KUA sendiri mengatakan hanya ada dua pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan selama beliau menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Pati.
Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor yang mendorong terjadinnya perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati dan bagaimana implementasi perjanjian perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau studi lapangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan data primer dengan pengumpulan data yang ada di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kepada kepala KUA dan dua pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.
Hasil dari penelitian penulis adalah faktor yang mendorong terjadi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati yang paling utama adalah masalah harta benda, seperti pada pasangan tahun 2022 faktor yang mendorong adalah karena salah satu pihak menikah dengan orang luar negeri kalau secara hukum indonesia harta suami istri masuknya sebagai harta gono-gini sedangkan suami yang berstatus WNA tidak boleh memiliki properti seperti tanah rumah dll di indonesia, maka dari itu perjanjian ini untuk memisahkan harta suami dan harta istri. Sedangkan pasangan tahun 2023 faktor yang mendorong adalah yang pertama tentu hak seorang istri, seperti nafkah istri dan tanggungjawab anak. yang kedua masalah harta, baik harta bawaan sebelum menikah atau harta yang didapat setelah menikah itu dipisahkan. Sedangkan implementasi perjanjian perkawinan untuk penerapannya dari kedua pasangan tersebut yang melakukan perjanjian perkawinan secara hukum isi perjanjian sudah sesuai tidak adanya suatu pelanggaran, kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan dokumen akta perjanjian perkawinan tetapi dalam beberapa pasal saja. Seperti pada pasangan tahun 2022 yang terdapat pada pasal 1 dan 3 implementasi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan perjanjian, dimana alasannya dari pasangan ini adalah perjanjian perkawinan hanya untuk dimata hukum saja sedangkan dalam prakteknya tidak seketat itu. Dalam bentuk program sosialisasi yang membahas tentang perjanjian perkawinan dari pihak KUA memang belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut, karena dirasa para calon pengantin menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menikah itu harus dilandasi dengan rasa saling percaya, Oleh karena itu sosialialisasi ini belum bisa berjalan. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati diharapkan agar penghulu/pejabat yang bertugas dalam bimbingan pernikahan untuk memberikan pemahaman tentang perjanjian perkawinan sehingga calon pengantin mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat memilih membuat perjanjian perkawinan atau tidak.