Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada allah mengikuti sunah Rasulullah dan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan ketentuan hukum yang harus dilakukan, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Syarat Perkawinan merupakan dasar bagi sahnya Perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka Perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri, syarat sah akad nikah yang menjadi timbulnya beberapa hukum jika satu syarat tidak ada maka akadnya rusak adapun syarat-syarat tersebut terdapat dalam fiqih, pasal 14 kompilasi hukum Islam dan pasal 6 sampai 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaiu yang pertama bagaimana syarat Perkawian menurut Jama’ah Al Rifa’iyah di Desa Bulak Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, yang kedua bagaimana analisis hukum Islam dan Hukum Positif terhadap syarat Perkawinan Jama’ah Al Rifa’iyah di Desa Bulak Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dalam penelitian hukum peneliti menggunakan metode penelitian empiris karena peneliti meneliti tentang gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dialami oleh masyarakat yang berkaitan dengan hukum positif.
Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang syarat sah Perkawinan menurut Jama’ah Al Rifa’iyah yaitu dengan mengharuskan mempelajari kitab Tabyin Al Islah sebelum melaksanakan perkawinan dilihat dari fiqih, kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan ditemukan bahwasanya mempelajari kitab Tabyin Al Islah dilihat dari sudut pandang fiqih ialah urf yang dimana tradisi ini sudah menjadi kebiasaan Jama’ah Al Rifa’iyah sejak dahulu sedangkan jika dilihat dari sah atau tidaknya dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan maka syarat yang dilakukan oleh Jama’ah Al Rifa’iyah ini sah karena dalam pelaksana’anya masih sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.