Perkara dispensasi nikah nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml yang dikabulkan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif. Akan tetapi, penetapan tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam akan menimbulkan celah negatif bagi permohonan selanjutnya. Dari uraian tersebut, penulis merumuskan dua pokok pembahasan tentang apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml dan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian hukum doktrinal data yang digunakan melalui bahan-bahan kepustakaan yaitu (library research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai aturan hukum. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan dokumen penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml, data sekunder menggunakan bahan hukum dan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml antara lain menurut peraturan dan hukum yang berlaku, melindungi anak, kesiapan fisik dan mental serta kesiapan ekonomi yang sudah sesuai dengan aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, ditinjau dari hukum Islam dalam maqāṣid syarīʿah dalam menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl) belum tepat dan putusan berimplikasi pada fathu adz-dzarî’ah yang dapat membuka celah negatif terhadap permohonan dalam kasus dispensasi yang sama.