Kasus perkosaan dalam pernikahan atau yang dikenal sebagai marital rape merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika dianalisis dari perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan perlakuan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kasus marital rape, khususnya seperti yang terdokumentasi dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dari putusan pengadilan dan data sekunder dari literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia terhadap Marital Rape. Hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana perkosaan, termasuk dalam konteks pernikahan, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang hubungan suami istri dalam kerangka hak dan kewajiban yang bersifat mandiri, dengan norma-norma yang mengatur interaksi antara suami dan istri.
Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas kasus-kasus perkosaan dalam pernikahan dalam konteks hukum Indonesia yang berbasis Pancasila dan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Implikasi dari analisis ini adalah perlunya harmonisasi atau integrasi antara nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kasus-kasus marital rape di Indonesia.