Pesatnya perkembangan teknologi saat ini mewujudkan adanya kegiatan transaksi sewa menyewa transportasi, salah satunya Rental Mobil Selaras Trans. Sewa menyewa ini mengharuskan adanya pihak pertama yakni pihak rental dan pihak kedua yakni pihak penyewa dengan kesepakatan harus mengembalikan barang sewaan tepat waktu dan kondisi yang aman tanpa kerusakan sebagaimana tertuang dalam ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh pihak rental. Pihak penyewa akan dikenakan biaya denda keterlambatan sesuai dengan aturan dalam pengembalian sewa menyewa kendaraan tersebut.
Tujuan penelitian ini mengetahui mekanisme tentang denda keterlambatan pengembalian sewa menyewa kendararaan pada Rental Mobil Selaras Trans dan tinjauan hukum Islam tentang denda keterlambatan pengembalian sewa menyewa kendararaan pada Rental Mobil Selaras Trans. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif lapangan berlokasi di Jalan Kyai Songo Dipuro, Somopuro Badakan, Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah RT 01 RW 07. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak rental, karyawan, serta penyewa yakni penyewa yang pernah menyewa dan penyewa yang belum pernah menyewa namun mengetahui informasi mengenai rental tersebut. Kemudian, disusun menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme penyampaian denda keterlambatan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Rental Mobil Selaras Trans seringkali adanya miskomunikasi antar kedua belah pihak dan ketidakjelasan informasi bagi penyewa dimana, pihak Rental Selaras Trans menerapkan pembayaran denda besar kecilnya telah ditentukan dengan biaya tambahan sekitar 30% dari harga yang disepakati apabila terlambat dalam 2 jam akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00/jam. Tinjaun Hukum Islam terhadap penyampaian denda keterlambatan dalam perjanjian sewa menyewa dianggap sah karena sesuai kesepakatan adanya sighat dalam perjanjian tertulis dengan prinsip kebebasan dalam berakad memunculkan ridha kedua belah pihak sesuai dengan status denda bagi penyewa dalam praktiknya diperbolehkan untuk rasa tanggungjawab dan disiplin, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 296 ayat 2, sewa menyewa dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan isyarat telah diatur sesuai hukum yang telah ditetapkan agar para pihak dalam melakukan sebuah perikatan dalam perjanjian sewa menyewa tidak bertentangan dengan hukum Islam.