Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap orang mukallaf (muslim yang sudah dikenai hukum) khususnya bagi yang mampu. Maka dalam hal ini disediakanlah suatu fasilitas program dana talangan haji dengan landasan yuridis yang mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas dari praktek riba untun memabntu menalangi dana pembayaran BPIH nasbah dengan menggunakan akad ijarah atas jasa pengurusan porsi haji. Rumusan masalah yang diangkat yaitu: bagaimana meknisme pembiayaan dana talangan haji pada produk BMT Damar. Bagaimana analisis pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif maslahah mursalah.
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendeketan kualitatif. Tujuan dibuatnya skipsi ini yaitu: menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji, mejelaskan bagaimana pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif maslahah mursalah.
Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. penerapan pembiayaan dana talangan haji di KSPPS BMT DAMAR ini menggunakan akad ijarah untuk mendapatkan fee/ujroh. Berdasarkan pada fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan haji pada Lembaga Keuangan Syariah memang diperbolehkan mengambil fee/ujroh dengan menggunakan akad ijarah. 2. Dana talangan haji berdasarkan teori maslahah mursalah bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan belum sesuai dengan pembahasan dalam teori maslahah mursalah.