Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan dalam islam sendiri dikenal dengan nama Ijārah yaitu, perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Pada PT Phillips Seafoods Indonesia telah melakukan perjanjian kerja secara tertulis. Namun masih ada kesalahfahaman didalamnya. Pemotongan upah buruh harian lepas yang digunakan untuk membayar iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Pajak Penghasilan), tidak dijelaskan secara rinci besaran nominal dari pemotongannya. Serta sistem rolling yang dilakukan oleh Perusahaan kepada buruh harian lepas saat bahan baku rajungan tidak tersedia, hal ini akan mempengaruhi terhadap upah yang diterima oleh buruh harian lepas yang di berikan upah saat buruh mengerjakan pekerjaannya.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upah buruh harian lepas dalam kontrak perjanjian kerja pada PT Phillips Seafoods Indonesia? Dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap upah buruh harian lepas dalam kontrak perjanjian kerja pada PT Phillips Seafoods Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris, yang dilakukan dengan menggali informasi di lapangan (field reasearch) yang dilakukan di lokasi objek penelitian sebagai upaya memperoleh sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil lapangan (dokumentasi dan wawancara) serta data sekunder. Dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dari proses pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT Phillips Seafoods Indonesia terhadap upah para buruh harian lepas terdapat poin yang tidak sesuai dengan hukum islam. Poin tersebut ialah terjadi pemotongan upah buruh yang digunakan guna membayar iuran yang diterapkan oleh pemerintah namun tidak dijelaskan secara rinci nominalnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad Ijārah yaitu kemanfaatan tidak jelas dan menyebabkan perselisihan serta tentang sighat (lafaz yang jelas) yang tidak dijelaskan pada awal perjanjian tentang nominal pemotongan upah serta lamanya waktu diliburkan saat tidak adanya bahan baku rajungan hal ini juga berkaitan tentang upah yang diterima oleh buruh harian lepas karena proses pengupahan buruh dilakukan berdasarkan hari dimana mereka melakukan pekerjaanya