Take over merupakan pengalihan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga. Hukum islam mengatur mekanisme pemberian pembiayaan melalui take over dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihann Utang dan dalam Buku II Bab XIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang h}awa>lah. Namun, adakalanya pembiayaan take over yang sengketa diantara para pihak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab diantaranya tinjauan hukum islam terhadap take over yang dilakukan oleh BTN dan BTN Syariah Cabang Kota Semarang apakah sesuai dengan syariat syariat islam serta alasan alasan para nasabah melakukan perpindahan take over dari bank kovensional ke bank syariah.
Atas dasar pemasalah tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana komparasi mekanisme take over yang dilakukan di BTN dan BTN Syariah Cabang Kota Semarang dan untuk mengetahui perbedaan paradigma mekanisme pembiayaan take over yang dilakukan di BTN dan BTN Syariah Cabang Kota Semarang, serta alasan alasan para nasabah melakukan perpindahan take over dari bank konvensional ke bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses take over dengan benar menurut ketentuan yang ada di suatu bank serta analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktek take over yag dilakukan di bank.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normative empiris dan non doctrinal. Hal ini dikarenakan penelitian ini berorientasi untuk menggambarkan tentang kekurangan dan kelebihan pada suatu masalah yang terjadi. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sumber data primer dandata sekunder. Sumber data primer yang didapat penulis dikumpulkan melalui wawamcara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder penulis dapat dari kumpulan sumber buku buku, brosur dan segala dokumen yang berkaitan dengan take over di perbankan. Sedangan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah aturang yang digunakan penulis untuk menganalisis yaitu berupa Al-Qur’an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan h}awa>lah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Sedangkan teknik analisis data penulis menggunakan dalam menganalisis menggunakan pendekatan deskriptif naratif yang meliputi display data dan analisi data serta analisis hukum islam yang penulis cocokan antara data yang didapat di lapangan dengan teori, dasar hukum islam yang menjadi landasan terlaksananya suatu proses take over.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama perbandingan mekanisme pebiayaan take ver di BTN dan BTN Syariah Cabang Kota Semarang adapun yang dapat disimpulkan ialah dalam proses take over yang dilakukan oleh BTN Semarang dan BTN Syariah Cabang Semarang dengan menggunakan Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang h}awa>lah. Dalam pelaksanaanya take over yang ada di BTN Semarang hanya melakukan dengan cara pemindahan langsung dari nasabah lama ke nasabah baru serta dalam pelaksanaan nya tanpa akad. Sedangkan BTN Syariah Cabang Semarang memenuhi semua syarat dan rukun. Baik dari rukun dan syarat h}awa>lah. Dan yang kedua, perbedaan paradigma mekanisme pembiayaan take over di BTN dan BTN Syariah yang dapat disimpulkan terdapat perbedaannya ialah dalam pelaksanaan take over BTN Syariah Cabang Semarang menggunakan akad h}awa>lah yang mana dalam hal ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang h}awa>lah. Tata cara pelaksanaan take over di BTN Semarang dan BTN Syariah Cabang Semarang memenuhi segala ketentuan dalam fatwa tersebut. Yang mana take over di BTN Semarang dan BTN Syariah Cabang Semarang memiliki 2 jenis yaitu take over antar bank dan take over antar nasabah. Dari kedua pelaksanaan tersebut tidak ada hal yang melanggar atau menyalahi ketentuan dalam Fatwa DSN dan hukum islam. Maka dari itu pelaksanaan take over yang ada di BTN Semarang dan BTN Syariah Cabang Semarang sah menurut hukum islam.