Konflik Agraria di Indonesia selalu muncul dengan berbagai faktor, seperti penguasaan tanah. Salah satu wilayah yang mengalami konflik tersebut adalah Desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal. Bermula dari lahan garapan di klaim sebagai tanah milik perhutani pada tahun 2014, bahkan sempat akan dijadikan lahan tukar guling dengan PT. Semen Indonesia. Masyarakat setempat menolak karena lahan tersebut sudah mereka Kelola sejak lama. Dalam hukum Islam Iqta praktek pemanfaatan tanah negara telah diatur dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. berupa bantuan negara kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun pada praktiknya masyarakat belum mendapatkan hak semestinya. Dalam penelitian penulis mencoba untuk mendeskripsikan praktik pemanfaatan tanah perhutani dalam hukum Islam.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik pemanfaatan lahan perhutani oleh Paguyban Petani Surokonto Wetan (PPSW)? Dan bagaiamana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan lahan perhutani oleh PPSW?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus lapangan, mendiskripsikan tujuan umum dari muamalah yaitu untuk mencapai banyak kemaslahatan dan meningggalkan kemudharatan. Dengan dasar setiap muamalah pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sumber hukum Islam yang dipakai adalah Ikhyaul Mawat, Iqta, dan ekonomi Islam. Sedangkan hukum positif yang dipakai UUPA 1960. sumber data primer yang digunakan secara langsung dapat diperoleh dengan wawancara narasumber, dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal.Temuan dalam penelitian ini adalah praktik
pemanfaatan tanah perhtuani di Desa Surokonto Wetan yang dilakukan oleh PPSW dengan ketentuan dalam praktik- praktik Ihyaul Mawat, Iqta dan ekonomi Islam, dalam hal pengelolaan membuat batas wilayah tidak menimbulakan sengketa. Pengelolaan secara turun temurun, pemanfaatan lahan yang berkeadilan, menumbuhkan ekonomi masyarakat Surokonto Wetan. Praktik yang dilakukan masyarakat dalam proses mengelola lahan juga dijelaskan dalam UUPA 1960 pasal 46 ayat 1. Tanah disamping mempunyai fungi ekonomi juga harus mempunyai fungsi sosial, sehingga praktik tersebut mendatangkan kemanfaatan dan sumber ekonomi bagi masyarakat.