Aplikasi Access by KAI merupakan aplikasi resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai macam layanan terkait dengan perjalanan Kereta Api di Indonesia. Aplikasi ini memiliki banyak fitur terbaru yang inovatif untuk memudahkan para penumpang dalam mengakses berbagai kebutuhan transportasi dan layanan tambahan lainnya. Salah satunya yaitu fitur reschedule tiket yang mana penumpang kereta api dapat mengubah jadwal keberangkatan seperti mengubah waktu keberangkatan, stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, dan kereta api yang akan ditumpangi. Namun pada praktik reschedule ini terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika tarif tiket yang baru lebih rendah dan masih tersisa selisih dana, maka tidak ada pengembalian sisa dana tersebut kepada penumpang sedangkan penumpang dikenakan biaya penjadwalan ulang sebesar 25% diluar bea pemesanan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan dikategorikan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik reschedule tiket kereta api pada aplikasi Access by KAI belum sesuai dengan hukum perlindungan konsumen karena PT KAI dalam hal ini mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) butir (f) dan (g) serta Pasal 18 ayat (2) UUPK, sehingga adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan diantara kedua belah pihak. Kedua, praktik ini termasuk hukum wadh’i karena adanya sebab, syarat, serta penghalang didalamnya sehingga hukumnya menjadi batal.